Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Memperoleh Layanan Administrasi Kependudukan Guna Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis Bagi Anak Di SMAN 16 Pekanbaru
Kata Kunci:
Constitutional Rights, Civil Registration Documents, Legal AidAbstrak
The partner’s main problem, in this case the students of SMAN 16 Pekanbaru, lies in their limited knowledge and understanding of their constitutional rights to obtain administrative services in the form of civil registration documents, as well as the existence of government programs that provide free legal aid for underprivileged citizens. The target group of this community service activity consists of students who predominantly reside in the sub-districts of Rumbai and East Rumbai, Pekanbaru City—areas that are vulnerable to legal issues arising from juvenile delinquency such as drug abuse, brawls, theft, and other misconduct. This legal awareness program is expected to improve the knowledge and understanding of the target audience regarding the identified partner problems. The solution offered and mutually agreed upon by the proposing team and the partner institution is the implementation of socialization activities through the delivery of materials and discussions in the form of legal counseling. The method employed in this activity is the lecture method, in which the speaker presents the material, and participants are given the opportunity to engage in an open question-and-answer session. The detailed steps of the method include: (1) delivery of materials, and (2) interactive dialogue, which functions as a brainstorming session to gather input in the form of problems, aspirations, suggestions, ideas, and solutions from the participants.Partner participation in this activity includes expressing willingness to collaborate, providing the necessary time and venue, and mobilizing the community as the target audience. The expected outcomes of this community service activity are: for the partners, an increase in knowledge and understanding regarding the fulfillment of constitutional rights to obtain civil registration services and access free legal aid; and for the community service team, the fulfillment of their obligation under the Tri Dharma of Higher Education.
Unduhan
Referensi
Djamil, M. Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
Effendi, A. Masyhur, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Bogor.
Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
Ibrahim, Johnny, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya.
Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Meliala, A. Syamsudin, dan E. Sumaryono, 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
Nazir, Moh, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Remmerlick, Jan, 2003, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis.
Soetodjo, Wagiati, 2008, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung.
Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.
Supeno, Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Winarta, Frans Hendra, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta.
JURNAL
Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April 2006.
HS, Lilik, 2006, Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak, Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 2, Mei 2006.
Hutahaean, Bilheer, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Jurnal Yudisial Vol.6 No.1, 1 April 2013.
Yulia, Rena, 2012, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Yudisial Vol. 5 No.2, 2 Agustus 2012.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
1.png){kind=logo}
