PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI KASUS PT SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA)

Abstract

ABSTRACT

The Indonesian government has started to collect taxes from trade transactions through the electronic system (PMSE) in The Ordinance Number 2 of 2020. One of the parties appointed as collectors of Value Added Tax (VAT) on trade through the electronic system or hereinafter known as the import of digital products is PT Shopee International Indonesia. This is fascinating, because PT Shopee International Indonesia is also a taxable entrepreneur who is a domestic value added tax collector. The purpose of this study is to determine the implementation of PMSE VAT collection, differences in obligations as a taxable entrepreneur and PMSE VAT collector, and to determine the impact of the implementation of PMSE VAT collection policies on PT Shopee International Indonesia. The results of this study explain that PT Shopee Internasional Indonesia is obligatory to collect PMSE VAT on the sale of digital services and goods by sellers domiciled outside the customs and excises teritory who make sales through their marketplace. The difference between a taxable entrepreneur and a PMSE VAT collector is in the tax object, input tax credit, and the submission of tax return (SPT). PMSE VAT provides an advantage in terms of cash turnover. The emergence of the obligation to collect PMSE VAT become a new additional responsibility to PT Shopee Internasional Indonesia.

Pemerintah Indonesia mulai mengenakan pajak yang berasal dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik atau selanjutnya dikenal dengan impor produk digital adalah PT Shopee International Indonesia. Hal ini menarik, karena PT Shopee International Indonesia juga merupakan pengusaha kena pajak yang merupakan pemungut pajak pertambahan nilai dalam negeri. Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan pemungutan PPN PMSE, perbedaan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak dan Pemungut PPN PMSE, dan mengetahui dampak diberlakukannya kebijakan pemungutan PPN PMSE terhadap PT Shopee
Internasional Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PT Shopee Internasional Indonesia wajib melakukan pemungutan PPN PMSE atas penjualan jasa dan barang digital oleh penjual yang berkedudukan di luar daerah pabean yang melakukan penjualan melalui marketplace miliknya. Perbedaan pengusaha kena pajak dan pemungut PPN PMSE adalah di objek pajak, pengkreditan pajak masukan, dan penyampaian surat pemberitahuan. PPN PMSE memberikan keuntungan dalam hal perputaran kas. Timbulnya kewajiban pemungutan PPN PMSE menjadi beban tambahan baru yang diterima PT Shopee Internasional Indonesia