FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN FRAUD DENGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA OPD PEMERINTAH PROVINSI RIAU)
Keywords:
Internal Control System, Governance, Risk Management, Performance Accountability System for Government Agencies, Fraud Prevention, Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Pemerintahan, Manajemen Resiko, Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pencegahan FraudAbstract
This study aims to examine the effect of the Internal Control System, Governance and Risk Management for Fraud Prevention with the Performance Accountability System of Government Aagencies as an intervening variable. The population used in this study was the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Provincial Government, amounting to 35 OPDs. The sample selection is through the saturated sampling method. Respondents in this study were the Head of the Finance Subdivision, Treasurer and Accounting Staff who have worked at least 1 year in that position. The number of respondents in this study was 105 people from 35 existing OPDs. The data analysis method used in this study was the Partial Least Square (PLS) approach, using the WarpPLS V.7.0. The results show that there is an influence of internal control systems, governance and risk management on fraud prevention, there is an influence between internal control systems and governance on fraud prevention through the performance accountability system of government agencies as an intervening variable, and there is no influence between risk management on fraud prevention through the performance accountability system of government agencies as an intervening variable.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Risiko terhadap Pencegahan Fraud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel intervening. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah sebanyak 35 OPD. Pemilihan sampel melalui metode Sampling jenuh. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubbag Keuangan, Bendahara dan Staff Akuntansi yang telah bekerja minimal 1 tahun pada jabatan tersebut. Responden dalam penelitian ini berjumlah 105 orang dari 35 OPD yang ada. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Leats Square (PLS), menggunakan Warp PLS V.7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko terhadap pencegahan fraud, terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan fraud melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan tidak terdapat pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan fraud melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Downloads
References
Akbar, A. G. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Ekonomica, 15(1), 69-81.
Akbar, B. (2012). Public Accountability and Local Government Finance Functionall on Local Government. Article For Foundation, Public Interest Research and Advocacy Center, 1-2.
Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht , C. O. (2012). Fraud Examination (Fourth ed.). South-Western: Cengage Learning.
Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht, C. O. (2009). Fraud Examination (third ed.). South-Western: Cengage Learning.
Amrizal. (2004). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Inetrnal Auditor . Jakarta: Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
Andhika, A. (2010). Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat). Skripsi, Universitas Pasundan.
Arens, A. A., Elder, & Beasley. (2008). Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi (12 ed.). Jakarta: Erlangga.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan . (2007). Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2008). Fraud Auditing (5 ed.). Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
Badruzaman, J., & Chairunnisa, I. (2011). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap PEnerapan Good Governance. Jurnal Akuntansi dan Bisnis AUDI, 7(1), 57-70.
Darwanis, & Shepi, C. (2013). Performance Accountability Of Government Institution. Journal Of Study Research Accounting, 6(2), 150-174.
Djohanputro, B. (2008). Manajemen Risiko Korporat. Jakarta: PPM.
Falah, S., & Asnawi, M. (2018). The Effect Of Procurement System and Internal Control System On Accountability Of Instanst Performance In Preventing Fraud. International Journal Of Management (IJM), 9(4 July-Agustus), 29-39.
Gilbert, J. (2007). Enterprise Risk Management . The New Imperative Houston : LExicon System LCC.
Ghozali Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8), Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam & Hengky Latan. (2012). Aplikasi menguunakan Program Smart PLS 2.0 M3, Semarang; Badan Penerbit Universitas, Diponegoro.
Gunarsih, T. (2003). Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance. Kompak No.8.
Kaloh. (2010). Kepemimpinan Kepala Daerah . Jakarta: Sinar Grafika.
Karyono. (2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: CV. Andi.
Kwatingtyas, L. P. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Pada Good Corporate Governance, Serta Implikasinya Dalam Pencegahan Fraud. Thesis Universitas Sanata Dharma.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi.
Pangaribuan, D. (2018). The Influences Of Institution Governance, Risk Management And Accountability Performance System Implementatation To Fraud Prevention (Studies At Integrated Government Centralized Of Banten Province). International Journal Of Science and Research (IJSR), 8(8).
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Usman, B. A. (2015). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. Thesis Universitas Riau.
Yuniarti, R. D. (2017). The Effect Of Internal Control an Anti-Fraud Awareness on Fraud Prevention (A Survey om Inter-Governmental Organizations). Journal Of Economics, Business and Accountancy Ventura, 20 (7), 113-124.
Zakaria, K. M. (2016). Internal Controls And Fraud - Empirical Evidence From Oil & Gas Company. Journal Finance Crime, 23 (4), 1154-1168.
Zeyn, E. (2011). Pengaruh Cood Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Journal Review Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 21-37.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pengendalian Internal.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik.
Acch.kpk.go.id (2019, 23 Desember). Tindak Pidana Korupsi. Diakses pada 23 Desember 2019, dari https://acch.kpk.go.id/id/
kompas.com (2019, 23 Desember) 10 Kepala Daerah Tesangka Korupsi Dapat Opini WTP dari KPK. Diakses pada 23 Desember 2019, dari https://nasional.kompas.com/read/2018/12/16/15132771/10-kepala-daerah-tersangka-korupsi-dapat-opini-wtp-dari-bpk?page=all
Merdeka.com (2020, 15 Januari), Tiga ASN Pemprov Riau jadi tersangka baru korupsi APBD. Diakses pada 15 Januari 2020, dari https://www.merdeka.com/peristiwa/tiga-asn-pemprov-riau-jadi-tersangka-baru-korupsi-apbd.html
