PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT
Keywords:
Locally Generated Revenue, Balance Funds, Financial Performance of Local Goverments, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah DaerahAbstract
Regional original income fan balancing fund are regional income indicators that become a reference or benchmark to measure the level of independence of an area. The higher the level of realization of regional original income, the higher a region is to finance financing in its area, but conversely the higher the realization of a regional balance fund, the higher the area becomes dependency on the central government. The purpose of this study was to determine the effect of regional own-source revenues and balance funds on the financial performance of district / city governments in West Papua Province. The subjects in this study were Regencies and Cities in West Papua Province. The data used comes from the APBD realization report for the 2018-2019 Budget Year. Data collection techniques using the use of documentation. The data analysis method used is multiple linear regression analysis by looking at the effect of these three variables simultaneously and partially. Based on the results of research conducted it can be seen that the original regional income and the balance fund have a significant effect on the financial performance of the district / city government in West Papua Province. This research also provides advice to district / city governments in West Papua Province, it should concentrate on continuing to further improve and develop regional financial performance through the potential and ability of the region to generate local revenue and be able to better manage the balance funds provided by the central government to the regions to create better local government financial performance
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan adalah indikator pendapatan daerah yang menjadi rujukan atau patokan untuk mengukur tingkat kemandirian dari suatu daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat dari realisasi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula suatu daerah untuk membiayai pembiayaan di daerahnya, tapi sebaliknya semakin tinggi realisasi dana perimbangan suatu daerah maka semakin tinggi pula daerah tersebut untuk menjadi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan berasal dari laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2019. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan melihat pengaruh dari ketiga variabel tersebut secara simultan dan parsial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan kinerja keuangan daerah melalui potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah serta semakin bisa mengelola dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah untuk menciptakan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.
Downloads
References
Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Ditjen Bina Keuangan Daerah. 2013. Belanja Modal Pemerintah Daerah Harus Capai 30 Persen. Artikel http://keufa.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanjamodal-pemda-harus-capai-30-persen
Djaenuri. Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat- Daerah. Ghalia Indonesia: Jakarta.
Fahmi, Irham. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan†, Bandung: Alfabeta
Halim, Abdul. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
Hendro. Sumarjo. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Irham. Fahmi. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
Julitawati. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Volume I, No.I, Agustus 2012. Universitas Syiah Kuala.
Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mahsun. Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Dua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Mutiaranisa. Estetika. 2015. Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, PDRB, dan IPM terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Daerah Otonom Baru di Indonesia. Thesis. Universitas Sebelas Maret.
Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta. 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.
Rachmah. Siti Nur. 2015. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012). Skripsi. UMS.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. 1999.
Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta. 2003.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. 2004.
Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Jakarta. 2004.
Wibowo, 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Wiratna Sujarweni, 2016. Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS.
www.djkp.depkeu.go.id
www.bps.go.id
