PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN DELI SERDANG

Penulis

  • Yuni Ramadhani Politeknik Negeri Medan
  • raya puspita sari hasibuan, S.E., M.Si Politeknik Negeri Medan
  • indri dithisari, S.E., M.Si Politeknik Negeri Medan

DOI:

https://doi.org/10.35145/bilancia.v10i1.5628

Kata Kunci:

Good Governance, Regional Inspectorate, APIP, Internal Audit, Financial Loss Recovery, SAKIP, Deli Serdang

Abstrak

This study analyzes the role of the Regional Inspectorate of Deli Serdang Regency in supporting the implementation of good governance, particularly in preventing and addressing regional financial losses. Good governance emphasizes transparency, accountability, participation, effectiveness, and rule of law in public administration. As the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), the Inspectorate plays a strategic role through audits, evaluations, and monitoring of government performance. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observation, documentation, and literature review. The findings show that the Inspectorate has implemented internal oversight in a systematic and continuous manner, although several challenges persist, including limited human resources, insufficient budget support, and resistance from audited entities. Despite these constraints, the Inspectorate has shown progress in reporting, audit follow-up, and financial loss recovery. In 2024, the Inspectorate identified regional financial losses exceeding IDR 3 billion. The achievement of a BB rating in the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) and the APIP capability level reaching Level 3 reflect effective supervisory functions. The study concludes that strengthening human resource capacity, developing integrated monitoring systems, and enhancing regulatory support are essential for optimizing the Inspectorate’s role in realizing clean and accountable governance in Deli Serdang Regency.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung implementasi prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam mencegah dan menindaklanjuti kerugian daerah. Good governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran strategis melalui pelaksanaan audit, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya pengawasan internal secara sistematis dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan resistensi dari organisasi yang diawasi. Meskipun demikian, kinerja Inspektorat menunjukkan tren positif dalam pelaporan, tindak lanjut hasil audit, dan pemulihan kerugian daerah. Selama tahun 2024, Inspektorat berhasil mengidentifikasi kerugian keuangan daerah sebesar lebih dari Rp3 miliar. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan capaian nilai BB serta kapabilitas APIP pada level 3 menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas, sistem informasi pengawasan, serta dukungan regulasi yang kuat sangat penting dalam optimalisasi peran Inspektorat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Deli Serdang.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Deli Serdang, I. K. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.

Deliana, Nurlinda, Gultom, A. S., Khanti, L., Jati, D. F., Marbun, V., Banjarnahor, C. D., & Simamora, M. F. A. (2024). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah. In Pustaka Media Publishing. https://katalog.pusmed.com/index.php/katalog/article/view/2/2

KPK. (2024). KPK Dorong Penguatan APIP untuk Akselerasi Pencegahan Korupsi di Daerah. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah

Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Huda, Ek. F. Al. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia (Implementation of Public Accountability System in Realizing Good Governance in Indonesia). Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 3. http://jurnaldialektika.com/

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Pub. L. No. 2, 1 (2025). https://peraturan.bpk.go.id/Details/319363/permendagri-no-2-tahun-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 12 (2017). https://peraturan.bpk.go.id/Details/5832/pp-no-12-tahun-2017

Serdang, I. K. D. (2024a). Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). https://inspektorat.deliserdangkab.go.id

Serdang, I. K. D. (2024b). Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Deli Serdang. https://inspektorat.deliserdangkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi

Tobalong, I. D. K. (2023). Bimtek Penyusunan PKPT Berbasis Resiko. https://inspektorat.tabalongkab.go.id/view/berita/2023-11-20-bimtek-penyusunan-pkpt-berbasis-resiko

UNDP. (1997). Governance For Sustainable Human Development. Administrator United Nations Development Programme, 17(2), 52.

Diterbitkan

2026-03-31

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama