PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETIDAKPATUHAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN, OPINI TAHUN SEBELUMNYA DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP OPINI AUDIT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2014
Kata Kunci:
ICS, Constitution, Audit Opinion, Age of Goverment, SPI, UU, Opini Audit, Umur PemdaAbstrak
The objectives of this research are to prove empirically by explaining the direct effectof the independent variable weaknesses internal control system, compliance with laws and regulations, the previous year's audit opinion and the age of the local government against acceptance of an audit opinion on the financial statements of the local government.The data analysis was conducted using logistic regression. The population in this study is the Local Government Finance Report in Riau Province in 2011 - 2014 who obtained opinion from the BPK RI. The sample in this studyamounted to 13 LKPD throughout Riau Province. Data in this study were obtained onthe website www.http//bpk.go.id publications. www.wikipedia.org and www.kemendagri.go.id. The results of research shows that the weakness of controlsystem of accounting and reporting (SPI), non-compliance with statutoryprovisions that result in the case of loss of regional/corporate and administrativeirregularities effect on audit opinion acceptance. While the previous year'saudit opinion positive not effect on audit opinion acceptance.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris dengan menjelaskan pengaruh langsung dari variabel independen kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di seluruh Provinsi Riau tahun 2011-2014 yang memperoleh opini dari BPK RI. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 LKPD di seluruh Provinsi Riau. Data penelitian diperoleh hasil publikasi di websitewww.http//bpk.go.id. www.wikipedia.org dan www.kemendagri.go.id..Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal (SI), Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kasus kerugian daerah/perusahaan dan penyimpangan administrasi berpengaruh terhadap penerimaan opini audit. Sedangkan opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit.
Unduhan
Referensi
Atyanta, Ramya. 2011.Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur).Jurnal Ilmiah. hal. 16.
Banimahd, Bahman; Yadollah Noorifard and Ali Davoudabadi. 2013. Auditormanagement alignment and audit opinion: Evidence from Iran. Management Science Letters. Volume 3 Issue 4 pp.1217-1222.homepage:www.GrowingScience.com/msl. pp. 1222.
BPK RI. 2009. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2009 -2012. International Standard On Auditing 710.
CPA Australia Ltd. 2012. A guide to understanding auditing and assurance: Listed Companies February 2013. Australia. pp 8.
Defera, Cris. 2013. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundag-Undangan terhadap Penentuan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2008 – 2011. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. hal. 94-95.
Elmaleh, Michael Sack. 2006. The Reliability and Accuracy of Financial Statements. http://www.understand-accounting.net/TheReliability and Accuracy of financialstatements.html.
Hall, James A and Singleton Tommie. 2007. Information Technology Auditing and Assurance. Terjemahan Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary. Jakarta.Penerbit Salemba Empat.
Hendarto, Thomas Gatot. 2006. Analisis penerapan konsep materialitas dan tindak lanjut audit atas suatu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pedoman audit BPK atas laporan keuangan daerah. Tesis.
Johnstone, Karla M; Audrey A. Gramling and Larry E. Rittenberg. 2014. Auditing A Risk-Based Approach To Conducting A Quality Audit. 9th Edition. South-Western.
Kawedar, Warsito. 2009. Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern(Studi Kasus di Kabupaten PWJ Yang Mengalami Penurunan Opini Audit).Jurnal Akuntansidan Auditing.http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/issue/view/25.Vol 6, No 1. hal. 8.
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/K/1- III.2/5/2008 tanggal 30 Mei 2008 Petunjuk Teknis Penetapan BatasMaterialitas Pemeriksaan Keuangan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2013. Deskripsi dan Analisis APBD 2013.
Lasena, Sirajudin. 2012. Analisis Faktor Pada Opini Disclaimer BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2011. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. hal. abstract.
Malek,Mazrah. 2011. The Relationships between Director-Auditor Link andAudit Opinion. Asian Journal of Finance & Accounting. ISSN 1946-052X. Vol. 3, No. 1: Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1, Oktober 2014 : 1 - 15 ISSN 2337-4314 E3. http://www.academia.edu/1429969/The_ Relationships_ between_ Director Auditor_Link_and_Audit_Opinion.
Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Maret 2007.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.2 42. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 28 Agustus 2008. Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014. 20Januari 2010. Jakarta.
Reno, Imelda dan Elsa. 2012. Faktor Yang Mempengaruhi Penerbitan Unqualified Opinion With Explanatory Paragraph Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI BEI. Tesis. Faculty of Economics and Business School of Accounting.Binus. Jakarta. hal. abstrak.
Sipahutar, Hottua dan Siti Khairani. 2013. Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. eprints.mdp.ac.id/.../JURNAL_2009210104_HOTTUA% 20 SIPAHUTA. hal.8.
Siregar, Syofian. 2010. Statistika Deskriptif untuk Penelitian. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers. Suhardjanto, Djoko dan Sigit Indra Lesmana. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia.Jurnal Ilmiah. Prestasi Vol. 6 No. 2. ISSN 1411–1497. hal. 36.
Sunarsih. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Disclaimer BPK Terhadap Laporan Keuangan Di Lingkungan Departemen di Jakarta. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Gunadarma. Jakarta. hal. 5, 28.
Syafitri,Febriyani. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.Skripsi.Fakultas Ekonomi Program S1 Ekstensi Akuntansi. Universitas Indonesia. Jakarta. hal. 35, 58.
The Center For Audit Quality. 2013. Guide to internal Control Over Financial Reporting.Washington, D.C. pp 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 19 Juli 2004.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan. 30 Oktober 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Jakarta.
